Jokowi Meminta Seluruh Masyarakat Positive Thinking Soal PJ Gubernur

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menanggapi dengan sangat santai tentang wacana Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, untuk menunjuk 2 perwira tinggi Polri untuk menjadi pejabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Ia mengatakan bahwa usulan tersebut belum tentu masuk ke dalam ruang kerjanya.

Tak Perlu Khawatir

“Jangan-jangan nggak masuk ke meja saya. Sudah ribut saja. Banyak yang suudzon dulu, padahal kan belum tentu suratnya Prediksi Togel sampai pada saya,” ujar Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada hari Rabu ini (31/1).

Menjelang Pilkada 2018, 2 perwira tinggi diisukan akan menjadi pejabat di Sumatra Utara dan Jawa Barat. Mereka ia lah Asisten Kapolri Bidang Operasi atau Asops, Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan dan uga Irjen Martuani Sormin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam). Jokowi juga menambahkan bahwa perwira tinggi Polri menjadi pejabat ketika pilkada bukanlah hal yang baru. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Kapolda Sulawasi Utara Carlo Brix Tewu sebagai Pejabat (PJ) Gubernur Sulawesi Barat.

Di sisi yang lainnya, dirinya mengatakan bahwa proses pergantian jabatan di Sumatra Utara dan juga di Jawa Barat masih panjang juga, baru dilakukan sekitar bulan Juni. “Kan masih lama, kenapa sekarang ramainya? Nanti kalau memang sudah masuk ke meja saya, saya baru akan jawab,” ujarnya lagi.

TNI dan Polri Harus Netral

Usulan penunjukkan pati Polri menarik perhatian dari public karena kewajiban anggota TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam ajang pesta demokrasi. Jokowi juga berkali-kali menginstruksikan TNI dan juga Polri agar mereka harus netral sehingga bisa menjaga Pemilu dengan aman.

Sebaliknya, usulan itu dianggap bisa menyeret Polri ke ranah politik sehingga tak netral ketika Pilkada berlangsung. Terlebih lagi Jawa Barat dan juga Sumatra Utara termasuk dalam Provinsi yang mana menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Kepolisian juga menyatakan bahwa mereka sedang mengkaji lebih lanjut lagi usulan jenderal jadi pejabat Gubernur. Kajian ini dilakukan karena ini mematsikan tak ada yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Irjen Setyo Wasito, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri menuturkan kemarin bahwa Divisi Hukum Polri bakal mengundang ahli untuk member masukan soal wacana jenderal untuk menjadi pejabat Gubernur.

Mendagri Siap diberikan Sanksi?

Sementara itu, di sisi lainnya, Tjahjo Kumolo mengaku bahwa dirinya siap diberikan sanksi oleh Jokowi apabila usulannya menunjuk Petinggi Polri sebagai Pejabat Gubernur Sumatra Utara dan Jawa Barat ternyata keliru. “Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Kalau melanggar yang mana? Saya siap kalau semisal diberi sanksi mau dianggap salah mau dianggap apa, kami siap,” ungkapnya minggu lalu, Sabtu (27/1).

Akan tetapi ia sendiri memastikan bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang dilanggarnya ketika mengusulkan penunjukkan 2 petinggi Polri sebagai pejabat gubernur. Ia juga mengatakan bahwa dalam menentukan petinggi Polri sebagai seorang pejabat Gubernur, ia tidak melihat daerah dan juga calonnya namun kerawanannya.

“Saya ngga lihat itu (Calon dan daerah). Saya hanya lihat daerah supaya di sana aman dan aman tata kelola pemerintah baik. Soal nantinya disetujui atau tidak itu saya siap tanggung jawab. Itu aja,” ungkapnya saat ditanyai soal ini. sebelumnya, dua perwira Polri sudag diusulkan untuk menjadi pejabat sementara gubernur. Dua nama yang sudah disebutkan di atas adalah usualan dari Kapolri Jendral Tito Karnavian atas permintaah Tjahjo Kumolo.