Adakah Jaminan Privasi Setelah KTP diserahkan ke Lebih dari 1.200 Lembaga?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasikan bahwa mereka telah memberikan akses data kependudukan pada 1.227 lembaga, baik Lembaga swasta seperti misalnya Astra Multi Finance sampai dengan Lembaga pemerintahan.

Ada Denda dan Hukum Pidana Untuk Penyalah Gunaan Data

Pihak swasta sendiri pasalnya menyatakan bahwa ini diperlukan untuk melakukan verifikasi data calon klien mereka. Tapi, peneliti keamanan digital malahan menilai bahwa ini tak memenuhi prinsip penghormatan pada privasi dan juga persetujuan pemilik data pribadi tersebut.

Zudan Arif Fakhrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa pemberian akses ini pasalnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 24/2013 soal Administrasi Kependudukan.

“Kita menerapkan kerja sama ini yang amat sangat ketat. Satu menjamin kerahasiaan, keutuhan data, kebenaran data dan juga tak melakukan penyimpanan data kependudukan yang sudah diakses,” ungkap Zudan ketika melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI hari Rabu (24/7) dilansir dari BCC Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pihak ketiga yang sudah diberikan akses pun wajib menggunakan jaringan VPN (Virtual Private Network).

“Jadi, jaringan khusus agar tak di-hack oleh orang lain,” ungkapnya. Apabila terjadi penyalahgunaan, maka pelaku bisa terancam pidana 2 tahun penjara dan juga denda mencapai Rp. 25 juta.

Dalam aturan yang lainnya, ia juga menambahkan bahwa pelaku bisa terkena ancaman denda administrasi sebesar Rp. 10 miliar.

Sekarang ini, ia mengatakan, akses data Dukcapil yang ditampilkan kepada pihak swasta hanyalah sebatas data KTP elektronik, NIK dan juga Nomor Kartu Keluarga. Data itu digunakan juga untuk kewajiban Dukcapil untuk “pelayanan publik.”

“Beda-beda antar instansi. Ada yang NIK dan juga Nomor KK, ada yang KTP dan seterusnya,”katanya lagi. Data yang dimiliki Dukcapil juga dimanfaatkan untuk upaya penegakan hukum serta pencegahan criminal. Lembaga penegak hukum misalnya Polri atau TNI juga sudah menggunakannya, ungkapnya.

“TNI/Polri pakai data kita. Sidik jari kita, wajah kita digunakan TNI/Polri, Densus kemudian BNPT juga,” jelasnya.

Untuk Apa Data Kependudukan?

Lalu pertanyaan yang sering keluar adalah untuk apa sebenanrya data penduduk ini?

PT Astra Multi Finance misalnya, adalah salah satu dari sekitar 1.200an entitas yang mana menjalin kerja sama dengan pemerintah guna mengakses data kependudukan sejak tahun 2017 lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ini bisa mengakses KTP Elektronik masyarakat lewat Dukcapil.

Yulian Warman, Koordinator Komunikasi Astra Financial, mengatakan bahwa data kependudukan dari Dukcapil ini digunakan untuk mengonfirmasi calon klien mereka. Ketika calon klien ingin mendapat jasa dari perusahaannya, maka Astra bakal mengonfirmasikan data-datanya pada Dukcapil, ungkapnya lagi.

“KTP yang diserahkan waktu berencana jadi calon pembeli www.angkabursa.net dengan kredit, dikasih. Setelah itu dicek (akses ke Dukcapil). Tahu nggak orang ini e-KTPnya benar atau tidak?” imbuhnya.

“Namanya ini, nomornya ini, alamatnya ini. Nanti akan diketahui benar atau tidak,” ungkapnya yang dikutip dari BBC Indonesia saat dihubungi oleh wartawan BBC Indonesia.

Ia menambahkan lagi bahwa cara ini pasalnya dilakukan untuk menghindari tindakan penipuan karena menurutnya dan juga pengalamannya, tidak sedikit calon pembeli yang menyerahkan KTP palsu sehingga membuat kreditnya macet.

Selain itu, Yulian pun mengklaim bahwa pihaknya tidak bisa mengakses data lainnya misalnya nomor telepon. “Nomor (HP) itu nggak pernah dikasih, nggak boleh diakses, Cuma e-KTPnya saja,” tegasnya meyakinkan bahwa mereka hanya membutuhkan e-KTP seseorang saja.